MUKTAMAR Ke-34 NU di Lampung 2021 layak dijadikan pelajaran mahal bagi peserta Muktamar 35 di Jombang, 27 – 31 Agustus 2026 nanti. Kepengurusan PBNU selama lima tahun terakhir ini tidak tampak kemajuannya. Yang menonjol justru kegaduhan demi kegaduhan dan perpecahan.
Banyak kalangan menilai, kepengurusan PBNU hasil Muktamar di Lampung merupakan yang terburuk sepanjang sejarah NU. Salah satu tokoh yang memberikan penilaian seperti itu adalah Cak Imin (Dr. H. Muhaimin iskandar), orang NU tulen yang kini menjadi ketua umum DPP PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).
Salah satu putri Gus Gur, Mbak Inayah Wahid sampai mewanti-wanti kepada peserta muktamar sekarang ini agar ekstrahati-hati dalam memilih pengurus. Dia mengingatkan, muktamar harus memilih figur pimpinan yang berintegritas, berakhlakul karimah, dan tidak terlibat konflik (perpecahan dalam NU).
Apa yang disampaikan Cak Imin maupun Mbak Inayah tersebut rasanya tidak berlebihan. Karena, kenyataannya, dalam lima tahun terakhir ini nyaris tidak tampak prestasi/kebaikan dari PBNU. Yang menonjol justru konflik, kegaduhan, dan perpecahan di tubuh NU. Ada kegaduhan di beberapa daerah terkait pemecatan sejumlah pengurus NU provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan, ada kegaduhan/konflik serius di tubuh PBNU.
Tahun 2024, banyak tokoh NU dari sejumlah daerah mendesak diadakan MLB (Muktamar Luar Biasa) NU. Alasan mereka, PBNU yang dikomandani Rais Aam KH. Miftachul Akhyar dan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf melakukan sejumlah pelanggaran organisatoris. Ini bukti ada kegaduhan. Ada konflik.
Mereka menganggap, duet KH. Miftachul Akhyar dan Gus Yahya sangat otoriter, arogan, main pecat, politis, dan intimidatif terhadap pengurus NU di bawah.
Menurut mereka, selama masa kepemimpinan Kiai Miftachul Akhyar dan Gus Yahya, banyak pengurus wilayah (PWNU) dan pengurus cabang (PCNU) dipecat. Antara lain, PWNU Riau, Bangka Belitung, Papua, Sumatera Selatan, dan PWNU Jawa Timur. Sedangkan PCNU yang dipecat, antara lain, Jombang, Blitar, Ngawi, dan Natuna.
Ketua PWNU Jatim Dr. KH. Marzuki Mustamar adalah salah satu korban pemecatan yang dilakukan PBNU. Itu terjadi menjelang Pilpres 2024 lalu. Diduga, KH Marzuki dipecat karena condong mendukung pasangan capres-cawapres Amin (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar). Condongnya Kiai Marzuki dianggap tidak sejalan dengan arus utama PBNU.
Suasana gaduh dampak dari pemecatan pengurus di beberapa daerah itu, kemudian disusul dengan kegaduhan yang lebih heboh. Yaitu, konflik/perpecahan serius di dalam tubuh PBNU tahun 2025. Rais Aam KH Miftachul Akhyar memecat Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Dan, Gus Yahya yang sudah dipecat oleh Rais Aam dan kawan-kawan ganti memecat Sekjen PBNU H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Gegeran di PBNU itu hingga memaksa sejumlah kiai sepuh turun gunung untuk menyelesaikannya. Mereka lalu mengadakan pertemuan di Ploso dan Lirboyo, Kediri. Akhirnya, untuk sementara ini disatukan dan dipulihkan. Salah satu solusi untuk mengakhiri konflik, muktamar 35 yang seharusnya baru akan diadakan Desember 2026, dimajukan sekarang ini.
Kasus yang mendera PBNU hasil muktamar Lampung tidak hanya soal pemecatan beberapa pengurus NU di sejumlah daerah. Juga, bukan hanya karena ada konflik serius di tubuh PBNU. Tetapi, juga disulut oleh model pengelolaan perusahaan tambang batu bara seluas 26.000 hektare sebagai welas asih dari Presiden Jokowi 2024 lalu. Tambang itu hingga kini belum jelas perkembagannya. Pun, manfaatnya bagi umat NU. Tapi, madlaratnya, sudah bikin usrek
Menjelang muktamar di Pondok Tambakeras Jombang kali ini sudah muncul beberapa nama calon ketua umum PBNU. Beberapa orang yang tidak mendukung petahana (incumbent) sampai bikin slogan: laa Miftaacha, wa laa Yahya. Santri NU tentu sangat faham makna slogan itu.
Bagi sejumlah tokoh NU, muktamar sekarang mungkin dianggap sebagai kesempatan yang tepat untuk tampil di jajaran PBNU. Daya tarik utamanya, tentu, karena NU punya (mengantongi izin) tambang batu bara. Mereka membayangkan, jika mereka jadi penguasa di NU, mereka berpeluang besar bisa memainkan cuan gede dari hasil batu bara NU.
Belum lagi orang-orang NU yang punya orientasi kepada jabatan di pemerintahan. Mereka ini juga ngotot ingin bisa memenangi perebutan sebagai rais aam ataupun menjadi ketua umum PBNU. Di antara mereka ada yang rela bandha duwit dhisik.
Dalam kondisi seperti itu, muktamirin di Jombang harus ekstrahati-hati dalam menentukan pilihan untuk rais aam ataupun ketua umum. Jangan sampai salah pilih. Orang/tokoh yang ngotot ingin terpilih, hampir pasti punya target-target tertentu yang bukan demi mengabdi untuk NU.
Apalagi, jika mereka yang ngotot itu hingga rela bagi-bagi uang jutaan, itu sudah bisa dipastikan mereka akan menjadikan NU sebagai pabrikasi uang untuk diri dan kelompoknya. (*)
DR. H. Mundzar Fahman, MM.;
Penulis adalah mantan wartawan Jawa Pos, tinggal di Bojonegoro, Jawa Timur.
