PEMERINTAHAN kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sudah berlangsung 1,6 tahun lebih. Apa yang dipikirkan, diucapkan, dituliskan dan dilakukan oleh pemerintah selama ini berjalan dalam koridor yang jelas, yaitu agenda transformasi bangsa. Dinilai secara paripurna oleh berbagai kalangan, termasuk mayoritas masyarakat kelas bawah yang jumlahnya ratusan juta.
Satu setengah tahun, seiring waktu berjalan, saya ikuti apa yang dipertontonkan para pengamat dan buzer serta oposisi. Ibarat panggung sandiwara, memetik dawai tua tak berguna, hanya menguasai nada minor, sehingga tampak membosankan.
Kelompok Oposisi tampak ofensif dengan kritikan-kritikan yang tidak bermutu, tidak menohok, dan cenderung ad hominem dan nihil intelektual; hanya menghasilkan “onani intelektual”.
Karena itu, memasuki tahun yang ke dua pemerintahan, tulisan ini difokuskan untuk membuka tabiat para pengamat, oposisi, polster dan buzer para “pembunuh kebenaran”.
Pengamat, polster, oposisi, buzer dan pembenci Pemerintah yang mengklaim diri orang-orang lingkar dalam pemegang otoritas intelektual yang sebenarnya patut diduga memiliki disposisi politik dengan kelompok yang kalah pemilu, Kerabat, atau tidak lain dan tidak bukan keyakinan saya mereka adalah komprador dengan para maling dan perampok uang negara. Korelasinya berbasis pada fakta dan informasi yang telah disuguhkan oleh media sebagai jendela bangsa selama ini.
Tidak terasa kurun waktu 1,6 tahun itu pula pengamat dan pembunuh kebenaran serta simpatisan berkoar-koar memaki-maki Pemerintah saban hari tanpa henti, tanpa lelah dan tanpa bosan seiring bersama berlalunya waktu.
Saya mencatat kredo para pembunuh kebenaran “pemerintahan korupsi, kolusi dan nepotisme, Pemerintah tidak memberantas mafia, kartel, Pemerintah tidak menepati janji, Pemerintah tidak menegakkan HAM, tidak komitmen pada rakyat, tidak konsisten, tidak demokratis, tidak bermoral, tidak menghormati kebebasan ekspresi”. Semua kata-kata memang enak didengar di kuping para pembenci, karena memang mereka suka kredo-kredo kering nihil literasi seperti ini.
Tentu saja dihormati, namun perlu dipertanyakan apakah para pembunuh kebenaran ini memiliki mata hati ketika Presiden Prabowo memberantas para oligarki (mafia ekonomi dan kartel dagang) di tengah-tengah pemilihan umum berbiaya tinggi? pemerintah sedang gencar-gencarnya melawan kaum oligarki ekonomi maupun para oligarki politik, oligarki hukum yang telah lama hidup di bisantium sambil menginjak kaki kaum bumi putra yang miskin dan tertinggal.
Prabowo telah memastikan pemerintahan ini bersih anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Negara telah mengembalikan triliunan uang rakyat yang dirampok para maling, tantiem para komisaris BUMN ditiadakan, BUMN tidak lagi dijadikan alat bancakan ratusan orang penganggur jalanan dan job seeker yang ditampung sebagai pemimpin perusahaan berplat merah sebagaimana tradisi selama ini. Sekarang Danantara merekrut petinggi BUMN dengan kualifikasi dan kompetensi tinggi.
Presiden sedang tunaikan semua janji-janji yang telah dilukiskan dalam buku transformasi bangsa yang diucapkan kepada rakyat Indonesia pada saat kampanye pemilihan presiden. Berbagai kebijakan populis untuk memutus rantai kemiskinan dengan menggelontorkan anggaran negara tidak kurang dari 1,300 triliun dari 3.600 triliun APBN.
Bagi Prabowo yang utama adalah agenda kemandirian bangsa dengan pangan yang cukup, energi yang cukup, air bersih sebagai kebutuhan elementer bagi daya tahan sebuah bangsa. Rakyat kenyang, rakyat sehat dan rakyat pintar adalah hasil renungan mata hati Prabowo dalam perjalanan panjang kehidupannya. Sejak masih usia muda, beliau telah mencatat dan merekam sejarah, menghadapi sejarah dan menentukan masa depan sejarah bangsa Indonesia.
Komitmennya sangat kuat untuk mengangkat bangsa Indonesia dengan meniadakan patologi ekonomi, patologi sosial, patologi budaya dan berbagai patologi melalui program” Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, Desa Sadar HAM, cek kesehatan gratis dan lainnya.
Prabowo juga memperkuat fondasi ekonomi bangsa dengan program hilirisasi, pembentukan Danantara, peningkatan investasi, swasembada, peningkatan rasio penerimaan pajak. Semua program bersumber dari cita-cita Prabowo dalam Astacita, harta untuk rakyat dan tahta untuk rakyat.
Di tengah keberpihakan dan keberhasilan Pemerintah, kita sedang menyaksikan (sambil ketawa) sandiwara murahan para pengamat pembunuh kebenaran berimajinasi liar dan cenderung fantasi menggunakan pisau analisis logika mereka dengan variabel fallacy, memproduksi kebohongan, kebencian, iri, dengki, kejam dan jahat pada kebenaran, “mereka ramai-ramai membunuh kebenaran”.
Karena itu wajar jika para pengamat merasa ilmunya tidak dipakai tetapi konsisten pada jalur fallacy, maka para pembunuh kebenaran dengan ekspresi mereka hanya dapat dikategorikan sebagai “onani intelektual”.
Pemimpin di negeri ini hadir dengan tulus dan penuh perasaan, peduli terhadap kaum marjinal dan orang-orang miskin. Pundi-pundi orang kaya yang tadinya tumbuh 10 persen per tahun, sekarang mulai terjaga keseimbangannya dengan pundi-pundi rakyat umum, khususnya kelas menengah. Pengusaha juga tumbuh, orang miskin mulai berkurang, ranking IPM dunia bangsa ini mulai membaik, Indeks rasio gini mencapai 0,363 tertinggi selama 15 tahun terakhir artinya ada peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan keseimbangan distribusi kesejahteraan yang merata.
Prestasi Prabowo luar biasa karena baru berjalan 1,6 tahun anggaran yang digunakan tidak sampai 4.000 triliun APBN, namun kita melihat berbagai prestasi gemilang yang sedang diukir Prabowo Subianto.
Akhirnya juga saya mengukur kapasitas pembunuh kebenaran dengan hanya dilihat dari orasi-orasi verbal tanpa data, fakta dan informasi yang akurat. Narasi narasi kosong yang mendobrak citra seakan-akan pembela kebenaran dan pembela keadilan. Pertanyaannya sederhana, saat ini orang Papua berduka dalam kesedihan atas tragedi yang menimpa kaum bumi putra, namun saya tidak pernah mendengar kredo tentang elegi derita mereka.
Saya membaca alam bawah sadar (imajinasi) para pengamat dan oposisi, mereka berpandangan bahwa berkuasa itu enak, mumpung berkuasa, aji mumpung dan Itulah kekuasaan, dengan berkuasa secara leluasa bernafsu memanfaatkan kekuasaan untuk dirinya, sanak saudaranya, koleganya dan masa depan karirnya”.
Hal yang nyata terlihat dari oposisi yang mantan penguasa menggunakan sumber daya negara, sudah bukan rahasia bahwa LPDP dimanfaatkan anak-anak mantan penguasa dan orang kaya di negeri ini. Sementara putra- putri yang brilian dari anak-anak miskin dan pinggiran kesulitan mendapatkan akses biaya negara. Ada benarnya jika seorang tokoh asal Inggris Lord Acton menyatakan bahwa kekuasaan cederung korup dan mau melakukan korupsi secara mutlak (power tends to corrupt, and absolute power corupts absolutely).
Karena itu kecenderungan pemimpin negeri ini berharap pada negara, pejabat dan sanak saudara berdagang pengaruh kekuasaan dan jabatan (trading in influences), pengamat berfikir dengan jabatan bisa mengambil kredit besar untuk menjadi kaya raya.
Tindakan-tindakan amoralitas ini telah berlangsung sejak zaman hukum Hamurabi Babilonia, korupsi, kolusi dan nepotisme . Tindakan “Amoralitas itulah yang mau dihentikan oleh pemerintah saat ini”. Hei pengamat (pembunuh kebenaran) kami saat ini beda dengan cara pandang kalian.
Harus dikatakan, bahwa para pengamat kita masih anonim dalam politik sebagaimana disampaikan oleh pengamat politik berkebangsaan Australia Herber Feith, seperti kondisi pemilih tahun 55, dan saat ini juga masih sama: anonim. Mayoritas pengamat dan masyarakat masih stagnan dan belum melek politik, sehingga timbul kelompok solidaritas nekat, solidaritas buta, militan dan cenderung fanatis.
Apapun argumentasinya, negara ini telah berbaik hati pada kita semua, baik rakyat, penguasa dan pendukung. Hidup bersedekah dari negara seperti rakyat di negeri feodal berharap rezeki berberkah ratu pandito raja. Karena itu jangan pernah berpidato; mengutip kata-kata kepahlawanan John F. Kennedy, yaitu jangan bertanya apa yang diberikan oleh negara, tetapi bertanya apa yang Engkau berikan kepada Negara.
Hal lain adalah fakta bahwa ada aktor yang mengendalikan para pengamat dengan remote, yang tentu memiliki disposisi politik. Saat yang sama para pengamat menganggap bohir-bohir politik dan sumber ekonomi mereka sebagai titisan dewa, kata-kata dan perbuatan tokoh-tokoh tersebut semua benar di hadapan pendukung fanatik ini.
Bahkan kata-kata dan nasihat atau perintah mereka dianggap titah dewa, Divine Right of the King, seperti yang pernah dipraktekan oleh King Jhon di Inggris pada abad ke -15 masa monarki absolut. Pengamat saat ini tidak ingin hidup dengan keringat dan jeri payah tangannya sendiri.
Sejatinya, orang -orang terdidik, komunitas masyarakat sipil harus membangun bangsa Madani yang Kritis dan rasional, Imparsial, objektif untuk menempatkan dan memilih pemimpin berdasarkan rasionalitas, akal yang sehat bukan atas dasar fanatisme agama, suku, ras dan antar golongan.
Kita sudah terlalu lama hidup di dalam kungkungan kebohongan dan terpolarisasi berdasarkan fragmentasi elit bangsa, tidak berdasarkan fragmentasi ideologi, jutaan rakyat menjadi nasionalis abangan, pengikut seorang oknum individu. Saya katakan bangsa bodoh saja yang menempatkan nasionalisme personifikasi oknum individu, bukan nasionalisme cinta tanah air dan bangsa. Prabowo sedang memimpin secara rasional agar tiap warga negara hidup berkreasi dan berkompetisi.
Sangat ironis bahwa Kelompok yang mengaku intelektual tidak memiliki doktrin ideologi. Ideologi mereka hanya kekuasaan. Mereka juga tidak punya harapan dan cita-cita untuk bumi putera karena cenderung berlaku sebagai hamba sahaja. Berbeda dengan rakyat kecil yang jatuh bangun berjuang membebaskan negeri. Semua pahlawan yang merintis lahirnya negeri ini adalah pahlawan kaum marginal. Karena itu, kami menghormati kaum bumi putra dan mereka yang termarginalisasi.
Sudah 1,6 tahun berbagai sandiwara dipertontonkan para pengamat. Mereka mengklaim diri sebagai pemilik kekuasaan intelektual, mampu mengontrol otoritas negara dengan otak mereka. Mereka mempertontonkan kepada publik pola pikir pongah dan bedebah.
Disaat yang sama para pembunuh kebenaran ini juga menyerang secara babi buta tanpa perasaan, tanpa berperikemanusiaan. Menyerang pemerintah dengan berbagai kata-kata rendahan, berbagai bentuk kekerasan verbal, suatu tindakan yang relevan hanya dilakukan simbol manusia tidak bernilai dan berbudaya karena cenderung diskriminatif dan rasialis.
Pemerintahan saat ini sedang memperbaiki labilitas intergradasi vertikal dan horisontal yaitu antara negara dan rakyat, antara rakyat dengan rakyat, khususnya sebagaimana dialami oleh umat islam; sungguh menyakitkan di negeri Pancasila yang beragama mayoritas muslim. Penyerangan, penganiayaan, pelarangan dan diskriminasi terhadap para ulama, kyai, ustad, habaib telah menyatakan secara lancang tentang adanya islamophobia di negeri ini. Hal ini merusak tatanan dan nilai agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia. Seharusnya kita harus membangun integrasi nasional secara bersama-sama.
Kami tidak ingin berbagai kebijakan dan tindakan pendukung lebih mencerminkan pemanfaatan kekuasaan, jabatan dan uang hanya untuk melanggengkan kekuasan dengan cara apapun. Bagi kami, Demokrasi Nomor Satu.
Wahai Pengamat! Kamu Para Pengamat! Rakyat ini sudah lama menderita, apakah kalian tahu bahwa rakyat yang hidup di pelosok nusantara ini hidup dari hasil usahanya, ketergantungan pada alam, hidup sangat autarkis, taken for granted atas anugerah Ilahi dengan sumber daya alam yang melimpah ruah di bumi nusantara, dengan sentuhan negara bisa hidup, bahkan lebih aman? Mereka paham Presiden sedang bekerja sungguh-sungguh menurunkan harga pangan, sandang dan papan.
Boleh saja percaya diri berlagak pemilik kuasa intelektual dengan Percaya Diri (PD tinggi), sementara Indeks Prestasinya (IP) rendah tetapi hidup manunggaling kawulo gusti. Perilaku yang memalukan karena negeri ini bukan monarki, juga bukan oligarky, yang kekuasaan hanya berpusat pada raja dan sekelompok orang. Negeri ini negeri milik bersama di mana kekuasaan berpusat pada rakyat Indonesia dan kami yang mengelola hanya diberi kedaulatan oleh rakyat (Summa Potestas, sive summum, sive imperium dominium).
Karena itu, esensi dari negara demokrasi maka satu-satunya cara untuk memperbaiki bangsa ini adalah distribusi keadilan (distribution of justice), melalui distribusi kekuasaan (distribution of power) dan distribusi pembangunan (distribution of development) di seluruh Indonesia. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Prabowo Subianto, pemimpin yang dipilih secara rasional dan masyarakat Madani dan 96 juta rakyat yang memilihnya.
Pengamat saat ini hanya menjadi gerombolan orang yang secara kolektif mengabaikan, menutupi, atau menyerang fakta-fakta tersebut. Mereka adalah gerombolan manusia yang ramai-ramai membunuh kebenaran.
Ramai-ramai membunuh kebenaran adalah ungkapan filosofis, yang menggambarkan fenomena post-truth, di mana kebenaran objektif kalah oleh emosi dan keyakinan pribadi yang didorong secara masif oleh banyak orang, sehingga orang yang mencoba jujur justru sering kali dikucilkan atau diserang. Namun Kami tidak menyerah dan tidak akan kalah! (*)
Natalius Pigai;
Penulis adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Merah Putih.
