INDOSatu.co – LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur, akan melakukan tranformasi menuju digitalisasi pada 2023 ini. Salah satunya dengan menghadirkan Mall Pelayanan Publik (MPP) Lamongan berbasis digital.
Pencanangan digitalisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan inovasi dan model kreatif agar lebih efektif dijangkau masyarakat. Selain itu, program tersebut juga untuk mewujudkan good goverment menghadapi distruption era. Berperan menjadi etalase tata kelola pemerintahan, MPP digital akan meng-upgrade layanannya dari one stop service menjadi non stop service.
“Kita perlu melakukan transformasi untuk mencapai kualitas terbaik dan memberikan pelayanan yang mudah kepada masyarakat. MPP digital memberikan layanan non stop service yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja dengan sangat mudah,” tutur Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi dalam sambutannya pada kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik transformasi layanan menuju MPP digital 2023, di Aula Gadjah Mada Pemkab Lt.7, Rabu (4/1).
Bahkan, pelayanan publik dicantumkan pada program prioritas Lamongan, yakni 100 persen pelayanan publik berkualias. Meski mengalami penurunan pada penilaian yang dilakukan Ombudsman RI tahun 2022, yakni sebesar 76 persen dari angka 83,16 persen, Lamongan terus berupaya melakukan perbaikan standar operasional prosedur dan standar pelayanan lada seluruh unit pelayanan di Kabupaten Lamongan mulai dari Puskesmas sampai Badan/Dinas penyelenggara pelayanan publik melalui evaluasi-evaluasi.
“Di MPP terdapat 34 konter layanan, namun hanya 20 yang aktif. Sebanyak 14 yang tidak aktif itu karena adanya integrasi secara elektronik, sehingga tidak perlu tatap muka lagi. Kami akan terus melakukan evaluasi,” ungkap Asisten Administrasi Umum Pemkab Lamongan, Mugito.
Sistem elektronik atau digital sudah sebagian berjalan di MPP Lamongan, seperti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meluncurkan dua inovasi yakni Digital Signature dan SIPPOMA. Digital signature digunakan untuk melakukan proses perizinan penandatangannya dilakukan secara digital. Sehingga, dapat menandatangani berkas di mana saja.
Dalam bidang Pendidikan, Perpusda meluncurkan i-Lamongan yang menyajikan perpustakaan digital Lamongan, sehingga bisa membaca buku di rumah saja.
Adapun layanan elektronik Sarana Elektronik Gratis Berkas Online Administrasi Kependudukan (Sego Boran) yang merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, yang menjamin kemudahan dalam mengurus dokumen, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian serta aktivasi data.
Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup, membangun terobosan bernama ‘Onlimo’ untuk memantau kualitas air secara kontinyu, otomatis, dan online yang ditempatkan di Desa Parengan, Kecamatan Maduran, juga Aplikasi Smart identification Pohon Lamongan (Sipola) sebagai upaya menjaga keanekaragaman hayati di Kabupaten Lamongan.
Dituturkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Set Wapres RI sekaligus Dosen Universitas Brawijaya Malang Fadilla Putra bahwa, MPP digitalisasi ini sangat mudah dianalisis dengan ciri tidak adanya antrean secara fisik di instansi atau badan pelayanan daerah.
“MPP digital itu tidak ada lagi antrean fisik, baik dari Puskesmas atau instansi lainnya. Karena dari pendaftaran sudah berbasis elektronik, sehingga masyarakat mengetahui mereka berangkat jam berapa, mendapat antrean berapa, dan akan dilayani jam berapa,” tuturnya saat menjadi pemateri dalam forum tersebut. (*)
