INDOSatu.co – BOJONEGORO – Perubahan iklim di Bojonegoro belakangan ini perlu diwaspadai, yang biasanya diikuti dengan munculnya penyakit menular, diantaranya Demam Berdarah Dengue (DBD). TBC, dan penyakit menular lainnya.
”Perubahan iklim biasanya menjadikan lingkungan menjadi rentan terhadap munculnya penyakit menular. Tak hanya DBD dan TBC, tetapi juga penyakit menular lainya,” kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Bambang Sutriyono kepada INDOSatu.co, Ahad (29/3).
Menyikapi kondisi tersebut, politisi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Bojonegoro itu, selain meminta agar fokus pada pencegahan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro, juga harus memiliki data yang terintegrasi di seluruh Klinik Kesehatan, Puskesmas dan rumah sakit se-Bojonegoro, baik rumah sakit milik pemerintah maupun swasta.
Sepanjang 2025, Kabupaten Bojonegoro mencatat sebanyak 117 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan dua kematian. Data DBD itu hanya sampai Mei 2025. Sementara kasus Tuberkulosis (TBC) tercatat malah cukup tinggi, yakni mencapai 2.366 kasus hingga Oktober 2025.
”Itu yang terdeteksi selama Oktober 2025. Jika sampai Desember atau akhir tahun 2025, jumlahnya tentu malah bisa lebih banyak,” kata Bambang.
Bambang mengungkapkan, angka penyakit DBD sebanyak 117 kasus tetap saja merupakan angka yang lumayan tinggi. Karena itu, perlu penanganan dan langkah antisipasi agar pada 2026 ini, kedua kasus penyakit menular itu menjadi menurun. Karena itu, diperlukan kewaspadaan dini.
”Jadi, penyakit DBD dan TBC itu tetap menjadi beban penyakit menular utama,” kata Bambang.
Meski tidak mematok angka minimal penyakit menular di Bojonegoro, tetapi Bambang berharap, bahwa semakin kecil kasus DBD dan TBC yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, tentu hal itu akan lebih baik.
”Kan tidak mungkin zero kasus. Tetapi kalau jumlah kasus kedua penyakit menular (DBD dan TBC, Red) itu minim, berarti kinerja Dinkes itu berhasil. Apalagi jika tidak sampai menimbulkan kematian,” beber Bambang.
Jika Dinkes Bojonegoro memiliki data yang terintegrasi, Bambang yakin hal itu akan mempermudah pelayanan sekaligus cara penanganan yang lebih konprehensif jika muncul kasus kedua penyakit menular tersebut.
”Karena apa? Ya karena Dinkes sudah memiliki data yang terintegrasi itu, sehingga sangat mudah untuk memetakan pelayanan, termasuk wilayah-wilayah mana saja yang menjadi daerah endemi kedua penyakit tersebut,” kata Bambang.
Dan yang tidak kalah penting, Bambang juga berharap Dinkes harus terus melakukan upaya preventif atau memberikan pencegahan awal supaya kasus penyakit menular DBD dan TBC agar tidak menjalar dan menjangkiti masyarakat lebih luas.
”Sekali lagi, DBD dan TBC jangan dianggap sebagai kasus ringan. Dan pencegahan itu lebih baik dari mengobati. Ini tantangan yang perlu terus dikampayekan oleh Dinkes. Karena itu, Dinkes harus memiliki data yang terintegrasi,” tukas Bambang.
Bambang belum bisa menilai apakah kinerja Dinkes Bojonegoro tergolong telah berhasil atau tidak. Sebab, kata dia, untuk mengukur keberhasilan itu sebenarnya bisa dilihat dari jumlah kasus yang ada yang ada di masyarakat, termasuk cara penanganan hingga pasien bisa disembuhkan.
”Kalau soal keberhasilan, saya tidak bisa komentar. Ya itu tadi. Dua kasus penyakit menular itu kan sudah muncul angka pada 2025. Berhasil atau tidak kerja Dinkes, masyarakat yang bisa menilai,” kata Bambang.
Meski demikian, Bambang juga meyakini bahwa Dinkes dan jajarannya telah berupaya memutus mata rantai penyakit menular DBD dan TBC. Yakni melalui edukasi pemberantasan sarang nyamuk (PSN), pembagian abate untuk mengurangi jentik nyamuk dan upaya lainnya.
”Yang pasti Dinkes perlu kerja keras untuk mencegah sekaligus mengantisipasi agar kedua penyakit tidak menjalar,” pungkas Bambang. (*)
