INDOSatu.co – LAMONGAN – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5).
Dari hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Sebuah capaian yang perlu terus dipertahankan.
Penyerahan LHP kali ini dilakukan bersama seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa, opini WTP merupakan bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Bupati yang akrab disapa Pak Yes menyampaikan, bahwa capaian WTP sepuluh kali berturut-turut menjadi bentuk komitmen Pemkab Lamongan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Kabupaten Lamongan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” tutur Pak Yes.
Orang nomor satu di Kota Soto itu menegaskan, opini WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik secara baik dan benar.
“WTP bukan hanya prestasi, tetapi kewajiban yang harus terus dipertahankan. Karena mempertahankan tentu lebih sulit. Karena itu, seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk optimalisasi PAD,” tambahnya.
Pemkab Lamongan juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Dijelaskan pula oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan banyak pihak hingga menghasilkan kesimpulan opini. Pemeriksaan tersebut menitikberatkan pada transaksi yang berjalan selama tahun anggaran. (*)
