INDOSatu.co – JAKARTA – Buntut kisruh dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI), hingga kini belum ada satu pihak pun yang menyampaikan hasil Munas organisasi tersebut. Karena itu, Pemerintah juga belum mengesahkan kepengurusan PMI yang saat ini diperebutkan oleh dua kubu.
Menteri Hukum Suparman Andi Agtas mengatakan, pihaknya akan memberikan ruang bagi kubu Jusuf Kalla (JK), dan Agung Laksono untuk penyelesaian internal sebelum menerbitkan keabsahan kepengurusan.
“Belum ada ya permohonan (pengurusan) Palang Merah Indonesia yang masuk,” kata Andi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/12).
Kata Andi, kementeriannya sampai saat ini masih menunggu. Sebelum mengambil keputusan menyangkut dualisme kepengurusan dalam organisasi, kemeteriannya akan terus mendorong untuk terlebih dahulu dilakukan mediasi oleh kedua pihak.
Namun, kata dia, kementeriannya akan tetap melakukan verifikasi atas keabsahan kepengurusan yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI. PMI saat ini mengalami dualisme akibat rebutan kepemimpinan antara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dengan mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono.
Munas PMI 2024 pada Senin (9/12) kembali mendapuk JK sebagai ketua untuk periode sampai 2029 mendatang. JK terpilih melalui aklamasi calon tunggal setelah didukung lebih dari 50 persen pemilik suara, dan peserta munas saat pencalonannya sebagai ketua.
Sementara, Agung Laksono gagal dalam pencalonan karena hanya didukung oleh enam persen peserta munas. Syarat untuk dirinya maju sebagai pesaing minimal 20 persen suara untuk pencalonan. Syarat persentase tersebut mengacu pada AD/ART PMI.
Kegagalan Agung Laksono dalam pencalonan itu membuatnya menggelar munas tandingan. Pada Senin (9/12) Agung Laksono menyatakan dirinya sebagai ketua PMI dari hasil munas yang sah.
Agung Laksono mengeklaim dirinya mendapatkan 240 dukungan yang itu lebih dari 50 persen. Atas klaimnya tersebut, Agung Laksono menegaskan akan menyampaikan ke Kementerian Hukum untuk pengesahan kepengurusan PMI versinya.
“Kami akan laporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana semestinya,” kata Agung. (*)
