INDOSatu.co – JAKARTA – Senator asal Jawa Tengah, Dr Abdul Kholik, mengatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, sebaiknya mengurangi gaya komunikasi ceplas-ceplos yang berdampak negatif pada perekenomian nasional. Karena itu mengesankan kurang serius dalam menyikapi kondisi ekonomi.
‘’Sebaiknya Pak Purbaya di dalam melakukan komunikasi diksi dan substansif yang lebih baik. Lakukan cross chek di internal, lalu merespons secara akurat, sehingga dapat menyakinkan publik,’’ kata Abdul Kholik kepada wartawan, Sabtu (30/5).
Beberapa kali penjelasan yang diberikan Purbaya justru mengesankan pemerintah tidak solid. Ini misalnya ketika Purbaya menjelaskan soal kebobolan anggaran sepeda listrik program makan bergizi. Hal itu justru menggambarkan Purbaya tak bisa mengontrol jajarannya.
‘’Terakhir pernyataan soal anggaran hewan kurban yang disalurkan oleh Presiden Prabowo. Tanggapan Purbaya bahwa dia tidak tahu itu mencerminkan bahwa Pak Purbaya belum siap untuk menanggapi. Padahal sebelum mengeluarkan pernyataan mestinya dia melakukan cross chek dahulu. Ini karena respons dia justru malah memojokan Sekneg yang sudah menjelaskan ke publik soal penyaluran sapi tersebut,’’ katanya.
Menyikapi fenomena tersebut, Abdul Kholik berharap Menkeu Purbaya segera menghentikan model komunikasi yang berpotensi menimbulkan respon negatif dari publik dan pasar keuangan. Bahkan kalau perlu kini dia ‘puasa ngomong dahulu. Serahkan soal komunikasinya kepada juru bicara Kementerian keuangan saja. Bila itu dilakukan, maka akan memperkecil risiko miskomunikasi.
“Pada kenyataanya memang banyak program dari pemerintah disambut baik dan berdampak ekonomi di tingkat masyarakat bawah. Ini seperti kurban menjadi pemerataan. Selain itu menyerap produk ternak lokal. Maka semua itu butuh saluran komunikasi yang baik,’’ tegas Abdul Kholik.
Seperti dilansir berbagai media, pada Rabu lalu, Menkeu Purbaya mengaku belum mengetahui soal anggaran bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang disebut mencapai sekitar Rp 100 miliar.
“Saya nggak tahu masalah itu. Saya cek, saya nggak tahu,” ujar Purbayadi kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rabu kemarin usai salat Idul Adha.
Purbaya meminta agar penjelasan lebih lanjut ditanyakan langsung ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Menurutnya, anggaran tersebut kemungkinan berasal dari kementerian tersebut. (*)
