INDOSatu.co – JAKARTA – Gerakan mahasiswa menyikapi pemerintahan Prabowo Subianto mulai terbelah. Kini muncul aliansi mahasiswa dengan menamai diri BEM Bersatu. Sikap mereka justru kebalikan dari yang dilakukan BEM UI dan beberapa kampus lain di Jakarta Raya dua hari lalu.
Menariknya, mereka justru menilai aksi mahasiswa yang dilakukan BEM UI dan beberapa kampus lain tersebut sudah melenceng dari gerakan mahasiswa yang menjunjung tinggi gerakan moral. Mereka juga menyatakan menolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kekuatan dan kepentingan politik praktis tertentu.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” kata juru bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/6).
Pernyataan itu disampaikan Rahmat merespons sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini yang sudah tidak sesuai dengan gerakan moral mahasiswa. Terbukti, aksi yang dilakukan sudah mulai kehilangan arah.
“Istilah kami, demo dua hari lalu minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Pertanyaannya, apakah gerakan mahasiswa seperti itu masih berpihak kepada rakyat atau justru memiliki agenda politik praktis pihak tertentu,” katanya.
Karena itu, BEM Bersatu justru mempertanyakan isu yang diangkat dalam demo tersebut. Menurut aliansi tersebut, di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Mempersoalkan Makan Gizi Gratis (MBG) dianggapnya tidak tepat.
Mengapa? Karena program Makan Bergizi Gratis justru berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat. Jika MBG sampai menjadi sasaran penolakan, jelas penolakan yang tidak mendasar. ”Tetapi bahwa memang harus dibenahi tata kelolanya, adalah suatu keharusan. Dan itu sudah dilakukan,” imbuh Rahmat.
Dalam konferensi pers itu, BEM Bersatu juga melihat indikasi keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan mahasiswa. Dalam konteks ini, aliansi menyinggung mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto.
“Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi,” kata Rahmat.
“Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada 18 Juni 2026 mendatang bersama sejumlah tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” tambahnya.
Menyikapi fenomen tersebut, BEM Bersatu menyatakan menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh. Hal itu dinilai berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, seperti pemberantasan korupsi.
“Kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra (Universitas Indraprasta PGRI),” ucap Rahmat seraya menyampaikan BEM Bersatu mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis.
BEM Bersatu juga mendukung keberlangsungan program MBG dengan catatan perbaikan tata kelola, mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi tanpa pandang bulu, serta mengajak mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum atas pengusutan itu secara kritis dan objektif.
“BEM Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elite politik. Mahasiswa tidak boleh menjadi tunggangan kepentingan politik praktis,” pungkas Rahmat. (*)
