INDOSatu.co – JAKARTA – Jika tidak terjadi aral, ratusan ribu massa dari berbagai kota se-Indonesia bakal menggeruduk Jakarta, tepatnya di Gedung DPR/MPR RI. Kini sebagian dari mereka sudah di Jakarta. Dalam demo tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi negara belakangan ini.
Sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah juga bersiap menuju Jakarta untuk mengikuti aksi pada 27 Agustus 2026. Massa yang datang membawa tuntutan, mulai dari desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan penanganan korupsi yang dinilai masih berjalan ditempat.
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok, salah satu yang akan menggelar demo mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan dua tuntutan dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.
Pertama, mereka mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kedua, AMPB meminta penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Sejumlah perwakilan AMPB bahkan telah tiba di Jakarta lebih awal untuk mempersiapkan aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Massa tersebut akan bergabung dengan kelompok masyarakat lain yang juga menyampaikan aspirasi di Jakarta. Persiapan aksi AMPB sebelumnya sempat terkendala setelah rekening atas nama Supriyono yang digunakan untuk menghimpun donasi tidak dapat digunakan. Saldo rekening tersebut disebut mencapai sekitar Rp 80,9 juta.
Sebelumnya, pihak AMPB menyebut kondisi tersebut sebagai pemblokiran rekening. Namun, Polda Metro Jaya pada Senin (24/8) memberikan penjelasan bahwa tindakan yang dilakukan bukan pemblokiran.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyidik Ditreskrimsus mengajukan permohonan penundaan transaksi untuk kepentingan penyelidikan.
Menurut Budi, penundaan transaksi tersebut mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Proses tersebut berlangsung sekitar lima hari kerja. Polisi juga menegaskan rekening tersebut tidak disita. Setelah masa penundaan transaksi berakhir, rekening akan dikembalikan kepada pemiliknya.
Polda Metro Jaya saat ini juga mendalami tujuan penghimpunan dana tersebut. Penyelidik berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Sosial serta akan meminta klarifikasi kepada pemilik rekening.
Dengan demikian, istilah yang lebih tepat untuk kondisi rekening tersebut berdasarkan penjelasan kepolisian adalah penundaan transaksi, bukan pemblokiran. (*)
