INDOSatu.co – JAKARTA – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya “percepatan” Pemilu 2029 terus menuai sorotan. Kali ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham mengkritisi statemen Budi Arie tersebut.
Idrus menilai, pernyataan tersebut semestinya tidak disampaikan karena berpotensi menimbulkan spekulasi dan memperkeruh suasana politik di Indonesia.
Bahkan, Idrus mebacanya pernyataan Budi Arie itu dapat dibaca sebagai upaya mengadu domba Presiden RI dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Idrus mengatakan, Indonesia merupakan rumah yang harus dijaga bersama.
Karena itu, kata mantan Menteri Sosial itu, setiap tokoh politik maupun masyarakat yang memiliki ruang menyampaikan pendapat harus mempertimbangkan etika demokrasi, konstitusi, serta dampak dari setiap pernyataan yang disampaikan.
“Sekali lagi, Indonesia ini adalah rumah besar yang harus kita rawat bersama. Sejatinya kita membuat pernyataan-pernyataan itu sebagai tanggung jawab kita,” kata Idrus dalam siaran pers kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/8).
Menurut dia, kebebasan menyampaikan pendapat dalam demokrasi bukan berarti seseorang dapat mengabaikan konsekuensi politik dari pernyataannya. Sebuah pernyataan, sambung Idrus, baik disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, bisa ditafsirkan berbeda oleh publik.
“Bisa dibaca orang. Bisa ditafsirkan atau dibaca orang ini adalah mengadu domba,” ucap Idrus.
Dia menyebut, persoalan itu menjadi semakin sensitif karena pernyataan Budi Arie disampaikan di hadapan Jokowi. Dalam video yang beredar, Budi Arie menyampaikan, insting politiknya melihat kemungkinan perubahan terjadi lebih cepat dari 2029 dan kemudian menanyakan kesiapan para relawan apabila terjadi “percepatan”.
Analisis Budi Arie itu memunculkan spekulasi di ruang publik mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum berakhirnya masa pemerintahan Prabowo berakhir pada 2029. Bagi Idrus, persoalannya bukan semata-mata apakah pernyataan tersebut merupakan analisis pribadi Budi Arie atau bukan.
Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah bagaimana pernyataan itu dibaca publik dan dampak politik yang mungkin ditimbulkannya. “Jangan sampai sebuah pernyataan itu justru menimbulkan masalah baru,” jelas Idrus.
Selain itu, Idrus secara khusus menyoroti kemungkinan dampak pernyataan tersebut terhadap hubungan Jokowi dengan pemerintahan Prabowo. Dia menyampaikan, narasi mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029 dapat ditafsirkan sebagai upaya mempertentangkan Jokowi dengan pemerintahan yang sedang berjalan.
“Pasti juga berdampak terhadap hubungan antara Pak Jokowi dengan pemerintahan yang ada,” kata Idrus. Menurut dia, hal tersebut juga berbahaya apabila berkembang menjadi persepsi politik di tengah masyarakat.
Idrus pun mengingatkan Budi Arie agar mempertimbangkan kemungkinan pernyataannya justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dia menyatakan, dalam politik, setiap pernyataan dapat kembali kepada orang yang menyampaikannya.
Bahkan, pernyataan yang dimaksudkan untuk membaca situasi politik tertentu bisa membuka kembali berbagai persoalan yang sebelumnya pernah menjadi perhatian publik. “Dengan pernyataan Budi Arie itu bisa saja orang mengingat kembali masalahnya Budi Arie yang tentu secara politik praktis belum selesai,” kata Idrus.
Karena itu, Idrus meminta Budi Arie berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan politik agar tidak berubah menjadi senjata makan tuan. Idrus bahkan mengingatkan bahwa polemik tersebut dapat membuka ruang bagi pihak lain untuk kembali mengungkap berbagai persoalan yang pernah muncul dan kemudian menyerang Budi Arie secara politik.
“Jangan sampai pernyataannya itu menjadi bumerang, senjata makan tuan.” kata Idrus. (*)
