SURVEI Median menempatkan Prabowo Subianto sebagai figur dengan elektabilitas tertinggi jika pemilihan presiden dilakukan saat ini, dengan 32,4 persen. Di bawahnya Dedi Mulyadi (KDM) memperoleh 20,6 persen, sementara Anies Baswedan berada pada angka 20,5 persen. Tiga nama, tiga posisi, dan mungkin tiga cara berbeda dalam menghadirkan diri di hadapan publik.
Prabowo adalah presiden yang sedang memegang kekuasaan. Dedi Mulyadi, yang juga sebagai gubernur Jawa Barat, adalah fenomena popularitas yang namanya terus-menerus hadir di ruang publik. Sedangkan Anies Baswedan, yang sudah lama tidak berada dalam pemerintahan, tetap bertahan dengan angka yang nyaris menyamai Dedi. Hanya selisih tipis: 0,1 persen.
Di situlah survei ini menjadi menarik. Bukan semata karena Prabowo masih memimpin. Bukan pula hanya karena Dedi dan Anies terpaut amat tipis. Tetapi karena angka-angka itu seperti memperlihatkan sebuah pertanyaan yang lebih besar: ke arah mana sesungguhnya nalar politik publik sedang bergerak?
Apakah publik masih terpikat pada apa yang paling sering dilihat, atau mulai kembali menimbang apa yang sesungguhnya telah dan sedang dikerjakan? Pertanyaan itulah yang barangkali lebih penting daripada sekadar urutan angka dalam sebuah survei.
Prabowo masih berada di urutan pertama. Angka 32,4 persen menunjukkan bahwa posisi sebagai presiden masih memberinya modal politik yang kuat. Kekuasaan, bagaimanapun, memiliki daya tariknya sendiri. Ia menghadirkan otoritas, sekaligus memberi panggung yang tidak dimiliki oleh mereka yang berada di luar pemerintahan.
Tetapi survei tidak hanya menarik karena menunjukkan siapa yang berada di atas. Ia juga menarik karena memperlihatkan siapa yang bergerak di bawahnya.
Prabowo memenangkan Pilpres 2024 dengan dukungan suara yang jauh lebih besar daripada angka elektabilitas yang kini tercatat dalam survei tersebut. Tentu, membandingkan hasil pemilihan dengan angka survei pada waktu yang berbeda tidak bisa dilakukan secara serampangan.
Tidak semua suara yang dahulu memilih Prabowo otomatis dapat dianggap sebagai suara yang kini berpindah kepada tokoh tertentu. Namun demikian, perubahan peta itu tetap layak dibaca.
Di tengah menurunnya angka dukungan dibandingkan suara yang mengantarkannya memenangkan pemilihan pilpres 2024, muncul Dedi Mulyadi dengan popularitas yang sangat kuat. Dalam beberapa survei sebelumnya, namanya bahkan pernah ditempatkan di posisi teratas, melampaui Prabowo.
Apakah sebagian pemilih Prabowo kini menemukan Dedi Mulyadi sebagai tempat baru untuk menambatkan harapan? Belum tentu seluruhnya. Tidak ada alasan untuk tergesa-gesa menarik kesimpulan tanpa data yang secara khusus memetakan perpindahan pemilih. Tetapi sebagai sebuah kecenderungan politik, menguatnya Dedi Mulyadi tidak dapat dilepaskan begitu saja dari perubahan peta dukungan terhadap Prabowo.
Di sini kita melihat sesuatu yang menarik tentang politik: pemilih tidak selalu tinggal diam. Kemenangan dalam sebuah pemilihan bukanlah kontrak kesetiaan seumur hidup. Setelah pemimpin terpilih, publik kembali melihat, menilai, membandingkan, bahkan mencari figur lain yang dianggap lebih dekat dengan harapan mereka.
Dan Dedi Mulyadi datang pada saat ruang itu terbuka. Ia hadir dengan cara yang mudah dikenali. Mendatangi warga. Masuk ke ruang-ruang kehidupan yang dekat dengan persoalan sehari-hari. Berbicara dengan bahasa yang sederhana. Dan hampir setiap perjumpaan itu menemukan jalannya menuju layar media sosial.
Di zaman ketika politik semakin bergantung pada layar, menampakkan diri atau keterlihatan adalah kekuatan. Apa yang terlihat berulang kali perlahan-lahan menjadi akrab. Apa yang akrab kemudian terasa dekat. Dan apa yang terasa dekat, tidak jarang lebih mudah memperoleh kepercayaan. Di situlah popularitas bekerja.
Namun popularitas tidak selalu identik dengan kapasitas. Keterlihatan tidak selalu sama dengan dampak. Dan sesuatu yang terus-menerus hadir di layar, belum tentu dengan sendirinya telah menjawab persoalan yang jauh lebih besar di luar layar. Politik modern telah menemukan alat yang sangat ampuh untuk membentuk persepsi: kamera.
Dan barangkali, di zaman media sosial seperti sekarang, pertarungan politik tidak hanya berlangsung di antara gagasan dan program. Ia juga berlangsung dalam sebuah pertarungan yang lebih sederhana, tetapi sangat menentukan: siapa yang paling sering berhasil terlihat. Di sinilah politik tampak bekerja.
Dedi Mulyadi tidak sekadar hadir di tengah warga. Kehadirannya direkam oleh tim, dikemas, lalu disebarluaskan melalui media sosial. Seorang warga yang sedang kesulitan didatangi dan diberi segepok uang pecahan seratus ribuan. Ketika mengunjungi korban bencana di NTT, ia juga membawa dan membagikan uang secara langsung.
Bantuan itu tentu bermanfaat bagi mereka yang menerimanya. Tetapi persoalannya bukan pada bantuan itu sendiri. Persoalannya adalah ketika tindakan yang bersifat individual memperoleh daya jangkau yang jauh lebih besar karena kamera. Meski kecil secara sosial dapat menjadi besar secara visual.
Seorang korban mungkin tertolong hari itu. Tetapi bagaimana dengan ribuan korban lainnya? Persoalan besar membutuhkan kerja yang lebih besar pula: kebijakan, anggaran, tata kelola, dan penyelesaian yang menyentuh akar masalah.
Di sinilah pencitraan menemukan kekuatannya. Bukan karena apa yang dilakukan selalu palsu, melainkan karena tindakan nyata sekalipun dapat berubah menjadi pesan politik ketika terus-menerus direkam dan diviralkan. Kamera membuat tindakan terlihat. Tetapi terlihat belum tentu berarti berdampak luas.
Tidak mengherankan jika sebagian netizen mulai kritis, bahkan mengolok-olok gaya tersebut sebagai pencitraan yang mengingatkan mereka pada pola Mulyono—nama kecil Jokowi. Lalu, memunculkan julukan dari Mulyono ke Mulyadi. Ada kemiripan cara menghadirkan politik: mendatangi, mendekat, direkam, lalu membiarkan gambar bekerja membentuk persepsi.
Sementara itu, Anies Baswedan sudah lama tidak memiliki panggung pemerintahan. Tidak ada birokrasi dan anggaran negara yang dapat digunakannya untuk memperlihatkan kerja setiap hari. Namun ia tetap bergerak.
Melalui gerakan Aksi Bersama, di mana masyarakat yang bersimpati bergotong royong menyelesaikan persoalan konkret, termasuk membangun jembatan di berbagai daerah bagi warga yang sebelumnya harus melewati jembatan darurat yang membahayakan. Program ini terus berjalan. Juga, melalui Karsa CityLab, gagasan tentang kota, pembangunan masyarakat, riset, dan kebijakan publik terus dikembangkan.
Bentuk yang dikerjakan Anies memang berbeda—tetapi berdampak pada masyarakat luas. Perbedaannya di mana yang satu sangat mudah menjadi tontonan. Sedang yang lain tidak selalu menarik bagi kamera. Maka pertanyaan akhirnya sederhana: ketika kamera dimatikan, apa yang tersisa?
Sebuah adegan yang telah selesai ditonton, atau perubahan yang tetap dirasakan setelah tontonan itu berakhir? Barangkali di situlah publik mulai belajar membedakan antara yang terlihat bekerja dan yang benar-benar meninggalkan dampak.
Zaman memang berubah. Kamera televisi telah berganti menjadi telepon genggam, dan media sosial membuat sebuah peristiwa kecil dapat menjadi tontonan jutaan orang. Tetapi publik pun tidak berhenti berubah. Mereka mulai melihat, membandingkan, lalu bertanya: apa yang sesungguhnya dilakukan, dan seberapa jauh dampaknya?
Karena itu, survei Median layak dibaca lebih dari sekadar urutan angka. Prabowo masih memimpin dengan 32,4 persen. Dedi Mulyadi 20,6 persen. Dan, Anies Baswedan 20,5 persen. Di mana tiga nama itu memperlihatkan tiga situasi politik yang berbeda: kekuasaan, popularitas, dan—pemilih rasional—dengan ketahanan dukungan meski tanpa panggung kekuasaan.
Survei bukan kotak suara. Ia hanya potret sesaat. Tetapi dari sebuah potret, kita kadang dapat melihat perubahan kecil pada wajah masyarakat. Popularitas masih penting. Kamera masih berkuasa. Pencitraan masih bekerja. Tetapi ketika publik mulai bertanya apa yang tersisa setelah kamera dimatikan, di situlah nalar mulai mendapatkan tempatnya.
Dan mungkin, di sanalah arah nalar publik sedang bergerak,— perlahan menuju rasionalitas. (*)
Ady Amar;
Penulis adalah Kolumnis dan tinggal di Surabaya, Jawa Timur.
