Temui Presiden Prabowo, Diskusi 2,5 Jam di Istana, Gibran Berniat Mundur

  • Bagikan
JELASKAN HASIL PERTEMUAN: Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait situasi politik mutakhir di tanah Air belakangan ini.

INDOSatu.co – JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara terkait pertemuan pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa pagi (10/11).

Apa hasilnya? Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam tersebut, tersebut, kata Mensesneg, keduanya membahas dinamika politik dan proses hukum yang berkembang belakangan ini, khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden.

Baca juga :   Presiden Tugasi Tito Awasi Serapan Anggaran APBD

Berkaca dari dari dua keputusan lembaga hukum tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan upaya untuk menghadapi dinamika hukum serta politik yang tengah berkembang secara terbuka.

Mensesneg sendiri meluruskan berbagai spekulasi yang beredar di ruang publik. Pemerintah, kata Mensesneg, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menolak penyampaian niat tersebut.

Baca juga :   Gubernur BI Mundur, Mensesneg Pastikan Presiden Proses sesuai UU BI

Dalam suasana diskusi yang konstruktif, Presiden memberikan berbagai pandangan, saran, serta masukan strategis kepada Wakil Presiden terkait langkah-langkah ke depan demi menjaga stabilitas Pemerintahan dan kepastian hukum.

Sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, Wakil Presiden memohon kesempatan untuk menyelesaikan dan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses gugatan yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga :   Tok! Penggeledahan dan Penahanan Roy Suryo oleh Polda Metro Tidak Sah

Pemerintah menghormati sepenuhnya bergulirnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pemerintah memandang hal tersebut sebagai bagian yang sah dari fungsi pengawasan serta hak konstitusional lembaga legislatif dalam sistem demokrasi Indonesia. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *