JIKA melihat pemberitaan media Indonesia belakangan ini, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sudah mengundurkan diri, nilai rupiah masih berfluktuasi di sekitar titik terendah sepanjang sejarah, dan jumlah lapangan kerja tahun ini juga terus menyusut lebih dari tiga puluh ribu.
Namun Presiden Indonesia Prabowo Subianto membantah bahwa negaranya,— ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan paritas daya beli,— sedang berada di ambang krisis. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di angka sekitar 5,6 persen.
Dalam sebuah pidato pekan lalu, Presiden membandingkan para pengkritiknya dengan apa yang ia sebut sebagai “Belanda Hitam” (zwarte Hollanders). Istilah itu pada awalnya merujuk kepada tentara bayaran asal Ghana yang bertugas dalam angkatan bersenjata kolonial Belanda. Belakangan, istilah tersebut digunakan untuk menyebut orang Indonesia yang berpihak kepada Belanda selama Perang Kemerdekaan.
“Mereka masih ada sampai sekarang. Sekarang mereka adalah jurnalis, analis, dan LSM,” kata Prabowo dengan nada menyindir. “Mereka sudah berbulan-bulan mengatakan Indonesia akan runtuh. Katanya akan terjadi pada April, lalu Mei, Juni, Juli… Tetapi tidak terjadi apa-apa.”
“Prabowonomics”
Meskipun retorikanya keras, tingkat dukungan terhadap Presiden telah turun dari sekitar 80 persen menjadi 50 persen. Semakin sedikit orang yang masih percaya pada Prabowonomics: sebuah model ekonomi yang dikendalikan secara terpusat, dengan peran dominan perusahaan milik negara, proyek-proyek populis berskala besar, serta pembatasan ekspor sumber daya alam.
Investor asing mulai menjauh, sementara warga Indonesia yang kaya memindahkan aset mereka ke tempat yang dianggap lebih aman, seperti Singapura atau Dubai. Apa yang sebenarnya sedang terjadi?
Angka pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu memang benar. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa angka tersebut menutupi persoalan struktural dalam perekonomian Indonesia. Selama ini Indonesia memperoleh sebagian besar pendapatannya dari nikel, batu bara, minyak, gas, emas, kayu, ikan, dan minyak sawit.
Indonesia memperoleh sebagian besar pendapatannya dari nikel, batu bara, minyak, gas, emas, kayu, hasil perikanan, dan minyak sawit.
Dengan kata lain, terutama dari produk-produk yang dianugerahkan alam. Meski demikian, selama beberapa tahun terakhir pemerintah mewajibkan agar setidaknya sebagian proses pengolahannya dilakukan di Indonesia.
Namun, hasilnya terutama mengalir kepada sekelompok kecil oligarki di Jakarta dan perusahaan-perusahaan asing. Masyarakat biasa hanya sedikit merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi itu. Sebaliknya, mereka mengeluhkan biaya hidup yang semakin mahal dan pekerjaan yang semakin tidak pasti.
Sektor industri, yang seharusnya menciptakan lapangan kerja paling banyak, justru tertinggal di Indonesia. Sesuai model pembangunan yang lazim, negara ini semestinya memanfaatkan jumlah penduduk yang besar dan tenaga kerja yang murah untuk membangun pabrik-pabrik yang memproduksi barang sederhana, seperti pakaian.
Seiring meningkatnya tingkat pendidikan, tahap berikutnya adalah memproduksi barang dengan nilai tambah lebih tinggi, seperti produk elektronik dan bahan kimia. Dengan demikian upah akan meningkat dan kelas menengah akan terbentuk.
Sebagian negara melangkah lebih jauh lagi melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan universitas. Mereka merancang dan mengekspor cip memori maupun mobil listrik. Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam melakukannya; Indonesia tidak.
Sebaliknya, di Pulau Jawa, pabrik-pabrik tekstil tutup satu demi satu. Calon investor mengeluhkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tertinggal, keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri, peraturannya membingungkan, korupsi merajalela, dan birokrasinya tidak konsisten.
Prabowo baru-baru ini bahkan mengejutkan kalangan dunia usaha dengan mengumumkan bahwa mulai sekarang ekspor komoditas utama hanya boleh dilakukan melalui sebuah badan usaha milik negara yang baru dibentuk. Ia juga mencabut puluhan izin pertambangan dan perkebunan.
Tingkat pengangguran memang masih relatif rendah, kurang dari 5 persen, tetapi angka itu hanya mencerminkan sektor formal. Lebih dari 60 persen penduduk Indonesia—dan proporsi ini terus meningkat—mencari nafkah di sektor informal sebagai pedagang kaki lima, pengemudi ojek, atau buruh lepas.
Di kalangan lulusan sekolah, tingkat pengangguran mencapai 17 persen. Mereka yang baru lulus hanya memiliki sedikit peluang untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Hal itu menjelaskan mengapa mahasiswa belakangan ini kerap turun ke jalan memprotes Prabowonomics dengan slogan “Menuju Indonesia Bangkrut.”
Menurut pendukungnya, perusahaan-perusahaan milik negara raksasa harus memperkuat ketahanan pangan. Delapan puluh ribu desa akan memperoleh toko milik negara yang menjual barang dengan harga murah. Akan dibangun tiga juta rumah yang terjangkau. Sebanyak 83 juta anak sekolah dan ibu hamil akan menerima makan siang gratis. Namun puluhan miliar dolar yang dibutuhkan untuk membiayai program-program itu, menurut para pengkritik, akan mengorbankan anggaran untuk pendidikan, layanan kesehatan, maupun infrastruktur.
Mendengarkan…
Para ekonom memperingatkan bahwa pemerintah membelanjakan terlalu banyak uang dan defisit anggaran berisiko mencapai batas maksimum 3 persen. Jika batas itu terlampaui, kepercayaan investor dapat kembali terpukul.
Prabowo tampaknya mulai sedikit mendengarkan “Belanda Hitam” di sekelilingnya. Ia membatalkan rencana pembangunan dapur-dapur baru untuk program makan siang gratis, tidak lama setelah sejumlah pejabat ditangkap dalam kasus dugaan korupsi besar-besaran. Subsidi bahan bakar juga telah dikurangi secara signifikan, meskipun langkah itu membuat banyak warga Indonesia kecewa.
Dalam beberapa hari mendatang, perhatian akan tertuju pada bank sentral. Selama ini Bank Indonesia hanya berfokus pada pengendalian inflasi dan menjaga nilai rupiah, sebagaimana De Nederlandsche Bank. Namun sejak Juni, Bank Indonesia juga diberi tanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Perubahan ini merupakan langkah yang berisiko karena dapat semakin menggerus kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia.
Karena itu, pertanyaannya adalah: apakah Prabowo akan menunjuk seorang teknokrat yang teguh dan independen sebagai gubernur bank sentral yang baru, atau seorang tokoh politik yang sekadar menjalankan apa yang ia perintahkan? (*)
Noël van Bemmel;
Penulis adalah koresponden Asia Tenggara untuk Koran de Volkskrant. Noel adalah alumni studi ekonomi makro di Universitas Amsterdam dan berlanjut di Pascasarjana di Universitas Erasmus Rotterdam.
