INDOSatu.co – JAKARTA – Terus melemahnya kurs rupiah yang tembus Rp 18.000 per dolar AS, pada Kamis 4 Juni 2026 tidak mengejutkan banyak pihak. Bahkan, prediksi tersebut sudah dibaca secara jeli oleh para ekonom, salah satunya Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan.
”Terus terang saya tidak terkejut. Bahkan, saya sudah memprediksi jauh sebelumnya, meski pemerintah terus bersikeras menyangkal,” kata Anthony kepada INDOSatu,co, Kamis (4/6) malam.
Sikap penyangkalan itu, kata Anthony, bisa dimaklumi. Sebab, pemerintah memang harus berusaha tetap tenang di hadapan publik demi menjaga kepercayaan pasar. Tetapi cara yang dilakukan justru menjadi bumerang.
Pertama, kata dia, itu terlihat dari tidak tampaknya kebijakan konkret dari pemerintah yang mampu menenangkan pasar. Kedua, penyangkalan itu disampaikan dengan nada meremehkan pihak yang memperingatkan kejatuhan rupiah,— yang pada akhirnya terbukti benar.
Dengan gaya khasnya, kata Anthony, Menteri Keuangan Purbawa Yudhi Sadewa menyatakan bahwa para ekonom pengkritik tidak paham ekonomi. Pemerintah berulang kali mengatakan rupiah akan menguat.
”Tetapi, yang terjadi sebaliknya, rupiah terus terdepresiasi. Kredibilitas pemerintah terus terkikis,” kata Anthony.
Yang lebih memprihatinkan, ungkap Anthony, bursa saham pun ikut ambruk. IHSG ditutup di bawah 6.000 hari ini, turun sepertiga dari puncaknya pada awal Januari tahun ini.
Kondisi ini, kata Anthony, diperburuk dengan sejumlah kebijakan yang diluncurkan secara tiba-tiba. Bukannya memperbaiki iklim usaha, kebijakan tersebut malah justru menambah ketidakpastian di kalangan investor.
”Misalnya, kewajiban ekspor batubara dan kelapa sawit melalui satu pintu, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI),” kata Anthony.
Bukan hanya pengusaha dan investor yang was-was. Publik pun mulai mempertanyakan ke mana arah ekonomi Indonesia ke depan: apakah rupiah akan berbalik menguat ke Rp 16.000, atau justru melanjutkan pelemahannya menuju Rp 20.000 per dolar AS?
Kurs rupiah saat ini pada dasarnya ditentukan oleh satu faktor: besarnya surplus aliran modal masuk melalui penarikan utang luar negeri. Tanpa arus masuk yang signifikan, tekanan terhadap rupiah tidak akan mereda.
Faktanya, dalam empat bulan pertama 2026, cadangan devisa merosot USD 10,3 miliar, — dari USD 156,5 miliar pada akhir Desember 2025 menjadi USD 146,2 miliar pada akhir April 2026. Cadangan devisa bulan Mei kemungkinan masih turun, mengingat tekanan terhadap rupiah sepanjang Mei yang lalu masih cukup berat.
Memasuki awal Juni, kata Anthony, tekanan terhadap rupiah belum mereda. Ini mengindikasikan bahwa arus masuk utang luar negeri yang diharapkan belum terealisasi. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 50 basis poin bulan lalu pun tidak menghasilkan efek stabilisasi yang berarti.
Anthony mengatakan, kini nasib rupiah bertumpu pada satu variabel krusial: keberhasilan penerbitan Panda Bond,— surat utang berdenominasi yuan yang direncanakan diterbitkan di pasar China.
Jika penerbitan itu gagal, atau hasilnya jauh di bawah ekspektasi, sehingga tidak cukup menutup capital outflow, maka rupiah diprediksi akan terus terdepresiasi. Kurs Rp 20.000 per dolar AS,— atau depresiasi sekitar 21 persen dari asumsi APBN 2026 sebesar Rp 16.500.— bisa segera menjadi kenyataan.
Dalam kondisi seperti ini, kata Anthony, analisis independen dari para ekonom menjadi semakin penting. Masyarakat membutuhkan informasi alternatif yang jujur untuk memahami risiko yang sesungguhnya dan mengambil langkah antisipasi yang tepat — bukan sekadar narasi optimisme yang berulang kali terbukti meleset. (*)
